Dr. Ibrahim, M.Sc.
E-Mail: ibrahimali.geo[aT]gmail.com
Daftar Buku
Jumlah buku:21. Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa di Kawasan Tambang
Keberadaan perusahaan penambangan emas oleh PT Newmont Nusa Tenggara menjadikan Kabupaten Sumbawa Barat salah satu kabupaten penting di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keberadaannya memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kontribusi PT Newmont Nusa Tenggara memberikan dampak tertinggi terhadap Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) di Nusa Tenggara Barat sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tid
Keberadaan perusahaan penambangan emas oleh PT Newmont Nusa Tenggara menjadikan Kabupaten Sumbawa Barat salah satu kabupaten penting di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Keberadaannya memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kontribusi PT Newmont Nusa Tenggara memberikan dampak tertinggi terhadap Produk Domistik Regional Bruto (PDRB) di Nusa Tenggara Barat sehingga berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
Akan tetapi, pertumbuhan ekonomi tid2. Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan
Undang-Undang No. 32 Tentang Pemerintah Daerah perlu memperhatikan banyak aspek. Karena Indonesia sebagai wilayah yang sangat luas dan memiliki potensi dan kondisi yang berbeda-beda. Perlu adanya pendekatan pengelolaan pembangunan melalui perencanaan tata ruang secara nasional, kabupaten/kota dan kedepan diperlukan adanya tata ruang pada tingkat perdesaan. Perencanaan inipun perlu melibatkan stakeholders terutama pendekatan politik dalam mengawasi setiap program, sehingga makna otonomi daerah dalam meningkat kesejahteraan masyarakat tercapai.
Melalui undang-undang otonomi daerah tersebut sistem pemerintah yang sebelumnya bersifat sentralistik direformasi sehingga bobot pembangunan didesentralisasi ke pemerintahan kabupaten dan kota dengan harapan efesiensi dan kwalitas pembangunan nasional akan semakin meningkat. Asumsi mendasari ini dengan menggeser bobot pembangunan ke daerah maka proses pembangunan akan semakin dekat dengan masyarakat dan lingkungan, sehingga pengambilan keputusan tentang strategi pembangunan dan pelaksanaannya akan lebih sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat
Pembangunan yang menitikberatkan pada pembangunan masyarakat, dituntut adanya pola pendekatan pada masyarakat. pembangunan sebenarnya adalah pembangunan yang berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga diperlukan penataan yang dapat menunjang pembangunan berkelanjutan. Untuk menunjang pembangunan tersebut diperlukan adanya sumber dana pemerintah dengan mendatang investor, sehingga mampu memberikan konstribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan.
Dalam buku ini menjelaskan pen
Undang-Undang No. 32 Tentang Pemerintah Daerah perlu memperhatikan banyak aspek. Karena Indonesia sebagai wilayah yang sangat luas dan memiliki potensi dan kondisi yang berbeda-beda. Perlu adanya pendekatan pengelolaan pembangunan melalui perencanaan tata ruang secara nasional, kabupaten/kota dan kedepan diperlukan adanya tata ruang pada tingkat perdesaan. Perencanaan inipun perlu melibatkan stakeholders terutama pendekatan politik dalam mengawasi setiap program, sehingga makna otonomi daerah dalam meningkat kesejahteraan masyarakat tercapai.
Melalui undang-undang otonomi daerah tersebut sistem pemerintah yang sebelumnya bersifat sentralistik direformasi sehingga bobot pembangunan didesentralisasi ke pemerintahan kabupaten dan kota dengan harapan efesiensi dan kwalitas pembangunan nasional akan semakin meningkat. Asumsi mendasari ini dengan menggeser bobot pembangunan ke daerah maka proses pembangunan akan semakin dekat dengan masyarakat dan lingkungan, sehingga pengambilan keputusan tentang strategi pembangunan dan pelaksanaannya akan lebih sesuai dengan kondisi dan aspirasi masyarakat
Pembangunan yang menitikberatkan pada pembangunan masyarakat, dituntut adanya pola pendekatan pada masyarakat. pembangunan sebenarnya adalah pembangunan yang berasal dari, oleh, dan untuk masyarakat, sehingga diperlukan penataan yang dapat menunjang pembangunan berkelanjutan. Untuk menunjang pembangunan tersebut diperlukan adanya sumber dana pemerintah dengan mendatang investor, sehingga mampu memberikan konstribusi positif terhadap peningkatan kesejahteraan.
Dalam buku ini menjelaskan pen
|