Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK saat ini semakin beringas saja. Nyaris tidak ada lini yang terbebas dari sadapan alat canggih milik lembaga superbody itu, guna menyelidiki kemungkinan terjadinya tindak pidana korupsi (tipikor) yang dilakukan pejabat publik, baik pejabat yang ada di pusat pemerintahan maupun yang ada di daerah. Akibatnya, banyak mantan menteri, mantan kepala daerah, mantan petinggi kepolisian, wakil rakyat, pejabat pajak, hakim, advokat, tak terkecuali konsultan pajak.

 

Padahal dalam berkiprah sebagai pejabat publik –di samping telah mengucapkan sumpah jabatan atas nama Tuhan– mereka telah diikat dengan Kode Etik. Yakni, ketentuan mengenai tingkah laku para pengguna uang rakyat itu, dalam bersikap dan bertindak tatkala melaksanakan pengabdiannya. Dan mereka para pejabat tersebut bukanlah sekumpulan orang bodoh. Mereka adalah jebolan perguruan tinggi. Bahkan tidak sedikit yang lulusan perguruan tinggi favorit serta berkualitas pula. Maka dari itu tak salah ketika banyak orang kemudian mulai mempertanyakan makna keberadaan dan fungsi kode etik profesi.

 

Bukankah seharusnya sekumpulan aturan norma bertingkah laku, yang seringkali penyusunannya melibatkan banyak pakar itu mampu menjadi pedoman dalam setiap gerak langkah setiap pejabat publik? Siapakah yang patut dijadikan kambing hitam? Apakah perilaku menyimpang itu disebabkan atas ketidakpedulian atasan terhadap kode etik? Ataukah, memang aturan-aturan moral yang tertuang di dalam kode etik tersebut yang terlampau lemah, sehingga tak mampu membentuk pribadi profesional.