Pembangunan nasional sejak merdeka menghantarkan banyak keberhasilan. Namun masih memiliki masalah kesenjangan wilayah, seperti: (1) terkonsentrasinya industri manufaktur di kota-kota besar di Pulau Jawa; (2) melebarnya kesenjangan pembangunan antara Kawasan Barat Indonesia (KBI) dengan Kawasan Timur Indonesia (KTI); (3) kesenjangan antara daerah perkotaan dan perdesaan; (4) kurangnya keterkaitan kegiatan pembangunan antar wilayah; serta (5) terabaikannya pembangunan daerah perbatasan, pesisir, dan kepulauan. Perkara ini sensitif dan sering memicu lahirnya gerakan sparatis.  

Apakah pendekatan pembangunan daerah tertinggal yang berbasis kabupaten menangani seluruh isu kesenjangan? Apakah menyentuh isu KBI vs KTI, atau menangani tingkat desa semata?

Maraknya pemekaran daerah, pembentukan Undang-undang Desa, penguatan ekonomi lokal melalui BUMDes, termasuk pembentukan beragam lembaga yang menangani isu kesenjangan di semua level pemerintahan merupakan ikhtiar yang telah dan sedang diupayakan banyak pihak.  

Buku ini membahas beberapa isu di atas sehingga dapat menjadi rujukan penentu kebijakan, konsultan, serta semua pihak yang merindukan perbaikan kesejahteraan masyarakat.